Monday, April 4, 2011

Pelanggaran Kode Etik Guru

Pelanggaran Kode Etik Guru

JAKARTA (Pos Kota) 27 April 2010– Indikasi dugaan penyelewengan terhadap penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) bagi Tempat Kegiatan Belajar Mandiri (TKBM) mulai terkuak.

Dari hasil pemeriksaan Inspektorat Pemprov DKI pada sekolah induk dan TKBM, penggelontoran dana BOS/BOP dilarang secara gelondongan.

Sesuai dengan ketentuan dana subsidi pendidikantersebut seharusnya disalurkan dalam bentuk program atau barang untuk membantu operasional. Sementara pada sekolah TKBM Ibu Pertiwi yang menginduk pada SMP 67 Jakarta Selatan, dana tersebut disalurkan secara gelondongan.
“Inspektorat belum menyimpulkan hasil pemeriksaan. Tapi dilihat aturannya, kalian bisa menyimpulkan sendiri,” ujar Kepala Inspektorat Pemprov DKI Sukesti Martono, Jumat (19/3).
Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan, Jumat (12/3) lalu, pihak Inspektorat DKI memintai keterangan TKBM Ibu Pertiwi yang menginduk SMPN 67 Jakarta Selatan. Secara kebetulan, pengelola TKBM tersebut selaku pelapor dugaan penyelewengan. Yakni Ade Pujiati yang menjadi Ketua Forum TKBM Jakarta.

Dari data laporan keuangan sekolah TKBM Ibu Pertiwi, pada 2008, dana BOS yang dipakai TKBM Ibu Pertiwi Rp6.372.000. Lalu pada 2009, dana BOS yang dipakai Rp20.366.080 dan pada 2010, dana terpakai Rp5.173.845.

Untuk BOP, laporan keuangan menyebutkan pada 2009 sebesar Rp4.680.000. Selain itu ada juga beasiswa sebesar Rp 2.400.000.

Dana diserahkan dari sekolah induk SMPN 67 kepada TKBM Ibu Pertiwi dalam bentuk gelondongan setelah pengelola TKBM tersebut meminta kepada sekolah induknya. “Sesuai juklak dan juknisnya, pengelolaan dan tanggungjawab BOS/BOP ada pada kepala sekolah induk,” terangnya.

Sukesti menjelaskan, besaran dana BOS SMP terbuka sama dengan besaran yang harus diterima SMP reguler. Pada 2007, jatah BOS Rp 354 ribu persiswa per tahun. Khusus untuk SMP terbuka yang mengelola TKB dan TKBM, dana baru disalurkan Juli 2007.

“Penyaluran dana BOS SMP terbuka yang mengelola TKB dan TKBM disalurkan ke rekening sekolah induk atau SMPN. Kepala sekolah induk yang bertanggungjawab,” ungkapnya.

Sementara itu, pengelola TKBM Ibu Pertiwi Ade Pujiati yang juga Ketua Forum TKBM Jakarta menyesalkan sikap Inspektorat yang dinilai tidak konsisten dalam menilai. Diakuinya, TKBM Ibu Pertiwi memang menerima dana dalam bentuk cash.

Hal itu sudah ditanyakan kepada Manager BOS saat itu Bemi. Setelah dinyatakan boleh, dirinya meminta jatah TKBM kepada sekolah induk. “Itu saya laporkan ke Pak Kesti (Kepala Inspektorat). Dia bilang kalau haknya sekolah TKBM ya harus diambil,” bebernya.(guruh/dms)
Melihat kasus diatas sungguh ironis sekali pendidikan di Indonesia dan etika seorang guru atau pemilik sekolah. Harusnya seorang guru atau pemilik sekolah memiliki kode etik seperti di bawah ini

1. Kode Etik Guru
“ Guru memiliki kewajiban untuk membimbing anak didik seutuhnya dengan tujuan membentuk manusia pembangunan yang pancasila”. Inilah bunyi kode etik guru yang perrtama dengan istilah “bebakti membimbing” yang artinya mengabdi tanpa pamrih dan tidak pandang bulu dengan membantu (tanpa paksaan, manusiawi). Istilah seutuhnya lahir batin, secara fisik dan psikis. Jadi guru harus berupaya dalam membentuk manusia pembangunan pancasila harus seutuhnya tanpa pamrih.

1. Kode Etik Guru Pembimbing/ Konselor Sekolah
“ Konselor harus menghormati harkat pribadi, integritas dan keyakinan kliennya”. Apabila kode etik itu telah diterapkan maka konselor ketika berhadapan dalam bidang apapun demi lancarnya pendidikan diharapkan memiliki kepercayaan dengan clientnya dan tidak membuat clientnya merasa tersinggung.

AYO MAJUKAN PENDIDIKAN DI INDONESIA

Artikel Terkait:

0 comments:

Post a Comment